Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

Kalimantan Timur

  • Hanya 20 Persen IUP yang Berpotensi Lulus Clean and Clear

    SAMARINDA – Dari 53 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Samarinda, hanya 20 persen yang berpotensi lulus clean and clear (C&C) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, sebagian besar perusahaan dinilai belum ramah lingkungan.Demikian disampaikan, Wakil Wali Kota Samarinda ...Selengkapnya

  • Faroek Sebut Diizinkan Rizal Dalam 24 Jam Keputusan Proyek Supermal Berubah

    BALIKPAPAN - Sukar menerka mana yang benar. Apakah izin supermal di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Puskib) sudah keluar atau belum. Sebab, dalam kurun waktu tak lebih 24 jam, ada dua statemen bertolak belakang yang keluar dari Pemkot Balikpapan. Senin (2/7), ditemui usai coffee morning di balai kota, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dengan ...Selengkapnya

  • Bupati Ancam Cabut Izin Telantarkan Lahan Sawit, Pengusaha Bisa Dipidana

    TENGGARONG - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan sikap tegas dalam rapat koordinasi (rakor) usaha perkebunan kelapa sawit di Pendopo Odah Etam Tenggarong, kemarin. Bahkan, Bupati Kukar Rita Widyasari dibikin kesal, karena dari 52 Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang diundang,  hanya 39 perusahaan yang hadir.  Yang datang pun bukan pimpinan atau ...Selengkapnya

  • 82 Proyek Digerojok Rp 1,9 T

    SAMARINDA - Jika dilihat-lihat dari dana yang digerojok Pemprov Kaltim untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, sukar rasanya menemukan kondisi jalan yang rusak di Benua Etam. Betapa tidak, tiap tahun dana ratusan miliar hingga menyentuh lebih satu triliun mengalir untuk perbaikan dan perawatan badan jalan. Seperti tahun ini, pemprov menetapkan pagu anggaran Rp 1,9 triliun dari APBD ...Selengkapnya

  • Beromzet Minimal Rp 60 Juta Per Tahun Warung Makan yang Dikenakan Pajak 10 Persen

    SAMARINDA – Penerapan pajak 10 persen terhadap warung makan mulai mengarah kepada klasifikasi penghasilan wajib pajak. Dalam rapat antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda tentang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda, pagi kemarin (2/7) muncul konsep baru.Nantinya, warung makan yang akan dikenakan pajak adalah ...Selengkapnya

  • First Prev ... 2 3 4 5 6 ... 7 Next Last