Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

LPSE Kubar Dibentuk Bupati: Harus Mencegah KKN

SENDAWAR – Sekitar 200 peserta dari Sekretariat Kabupaten (Sekkab) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti sosialisasi sekaligus launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Kubar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat Sekretarat Kabupaten Kubar, Selasa (5/6).
Bupati Ismail Thomas dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Kubar Didik Effendi mengharapkan, beroperasinya LPSE mengoptimalkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kubar. “LPSE adalah lembaga yang secara organisatoris dibentuk berdasarkan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010,” kata Bupati.
LPSE berfungsi sebagai lembaga yang memberkan fasilitas kepada pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Baik di lingkungan Pemkab, instansi vertikal, maupun para calon penyedia barang atau jasa, pihak auditor, serta panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah(LKPP) yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pemkab. Terutama dalam hal terbentuknya LPSE di Kubar, serta pembinaan dan bimbingannya kepada tim LPSE Kubar dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
Pemkab Kubar mengharapkan, LKPP terus memberikan bantuan dan dukungan kepada LPSE Kubar. Tujuannya, agar menjalankan fungsinya secara baik dan optimal, dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana harapan masyarakat.
“Saya harapkan LPSE Kubar baik secara tim maupun secara institusional melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta bertanggungjawab. Berupaya memberikan pelayanan kepada pihak berkepentingan sesuai fungsi pelayanan LPSE,” harapnya.
Bupati menjelaskan, sistem LPSE ini menggunakan aplikasi open source, free licence, free of charge dan full support. “Pemkab dan instansi lainnya seperti BUMD dan sebagainya, wajib melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PB/JP) secara elektronik, baik untuk sebagian ataupun seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012,” terangnya. Kehadiran LPSE, lanjut dia, dalam pengadaan barang dan jasa, tentunya mencegah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
“Saya berharap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kubar menjadi lebih kredibel, untuk itu kepada jajaran LPSE diharapkan melakukan pembenahan regulasi serta pembentukan tim evaluasi dan pengawasan pengadaan di lingkungan Pemkab Kubar,” harapnya. (hms32/waz)

Tags :

Kategori : Berita Kutai Barat

Berita Terkait :

Beri komentar anda :