Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

Jabatan Diturunkan Bagi PNS yang Terbukti Selingkuh

SENDAWAR - Wakil Bupati (Wabup) Kubar Didik Effendi menegaskan, bagi PNS yang telah berkeluarga dan terbukti melakukan perselingkuhan akan diberikan sanksi berupa penurunan jabatan, bahkan non job (tanpa jabatan). Ini dilakukan agar yang bersangkutan bisa jera atau tidak mengulangi perbuatannya lagi.

“Padahal sebelumnya sudah banyak juga yang kita sudah berikan sanksi. Jikapun masih ada, tetap akan diberikan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran, di antaranya perbuatan perselingkuhan, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Didik Effendi Kamis (10/5) kemarin. Hanya saja, Didik Effendi tidak merincikan berapa pejabat yang diturunkan jabatan dan non job tersebut.

Seperti diberitakan, kasus perselingkuhan yang ditangani Inspektorat Wilayah (Itwil) Kubar ada 7 kasus sejak 2009 sampai 2012. Bahkan ada kecenderungan meningkat setiap tahunnya. “Dari 7 kasus itu, 2 PNS adalah wanita yang melakukan perselingkuhan.

Satu pria yang juga kasus selingkuh berakhir dengan perceraian dengan istrinya,” ungkap Kepala Itwil Kubar Gabriel Oktavianus kepada harian ini, Selasa (9/5).

Dari 7 kasus itu, pada 2009 (1 kasus), 2010 (2 kasus), terbanyak 2011 (3 kasus) dan 2012 hingga Mei (1 kasus). Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubar Meril Elisa. “Jumlahnya juga cukup banyak yang ditangani BKD,” kata Meril Elisa.

Lebih lanjut Didik Effendi, akan segera memanggil Sekretaris Kabupaten Kubar Aminuddin untuk menyikapi kasus perselingkuhan yang dilakukan sejumlah PNS tersebut. “Saya akan panggil Pak Sekkab, selaku pejabat yang membina PNS. Langkah apa saja nanti akan kita lakukan agar tidak terulang lagi PNS melakukan pelanggaran,” katanya.

Didik Effendi juga akan melakukan tindakan kepada PNS di jam kerja ke tempat hiburan, lokalisasi. “Itu tidak dibenarkan sama sekali. Jam ngantar ya harus bekerja di kantor bukan harus keluyuran,” tegasnya.

Soal ketertiban PNS maupun tenaga kerja kontrak (TKK) akan ditinjau ulang. PNS dan TKK tidak dibenarkan mewarnai rambutnya. Demikian juga menggunakan rok mini dan sepatu berwarna warni.

“Ini semua akan kita tertibkan. Ada kemungkinan akan kita kerahkan Satpol PP Kubar untuk melakukan penertiban ke lapangan nantinya,” tegas dia. (rud/lhl)

Tags :

Kategori : Berita Kutai Barat

Berita Terkait :

Beri komentar anda :