Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

Kejagung Belum Lepas Kasus Faroek

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih akan menangani kasus korupsi pengalihan dana penjualan 5 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai Rp 576 miliar yang diduga melibatkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Basrief Arief, yang dicegat wartawan pada Selasa (19/6). Karena itu, Basrief juga belum bisa memastikan apakah kasus yang sudah berlangsung hampir dua tahun tersebut akan dihentikan penyidikannya, atau diambil-alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya belum pastikan. Masih di Pidsus (Bagian Pidana Khusus Kejagung, Red),” kata dia.

Mantan Wakil Jaksa Agung era Presiden Megawati Soekarnoputri ini menjelaskan, hambatan kasus Faroek karena adanya beda putusan dua terdakwa sebelumnya. “Karena ada beda putusan (kasus KPC) di Kaltim," kata Basrief, saat ditanya kenapa Kejagung tak juga mengajukan izin pemeriksaan terhadap Faroek kepada Presiden.

Seperti diketahui, terdakwa yang dimaksud Basrief adalah Direktur Utama Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi. KTE adalah perusahaan yang ditunjuk Pemkab Kutai Timur untuk mengelola uang hasil penjualan saham Rp 576 miliar.

Belakangan, Anung dan Apidian dijerat tuduhan korupsi oleh Pidsus Kejagung karena dinilai telah merugikan negara, sebab ada sebagian uang penjualan saham yang tak jelas peruntukannya.

Pengadilan Negeri Sangatta kemudian menyatakan Anung bersalah sekaligus menghukumnya selama 5 tahun penjara. Sementara Apidian justru dibebaskan karena menurut hakim tak terlibat dalam proses pengalihan saham yang berlangsung tahun 2006 tersebut.

Di tingkat banding, putusan Anung bahkan dinaikkan menjadi 6 tahun penjara, sementara Apidian tetap dinyatakan tak bersalah.

Tak puas, Anung kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Begitu juga jaksa terhadap putusan bebas Apidian. Diduga karena belum adanya putusan Anung-Apidian itulah, Kejagung memilih terus “menggantung” kasus Faroek berikut empat anggota DPRD Kutim, yang dijadikan tersangka karena menyetujui proses pengalihan saham KPC.

Sikap Kejagung yang menunggu putusan kasasi Anung-Apidian dibanding memeriksa Awang sempat dipertanyakan anggota Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Menurut wakil rakyat asal Kaltim ini, ada-tidaknya keterlibatan Awang harus dibuktikan di pengadilan, bukan malah menunggu putusan kasasi Apidian-Anung.

Dengan membiarkan kasusnya menggantung, Desmond menilai kejaksaan dengan sengaja membiarkan ketidakpastian hukum terus dialami Awang ataupun tersangka lain. Untuk itu, menurut politisi Partai Gerindra ini, daripada terus digantung, lebih baik KPK melakukan fungsi supervisinya, yakni mengambil alih kasus Awang.

Gubernur Faroek, lewat pengacara Hamzah Dahlan, menilai desakan Demond tersebut tak berdasar. Pasalnya, amar putusan Anung maupun Apidian sama sekali tak menyebut keterlibatan Faroek yang saat kejadian menjabat Bupati Kutim itu. Faroek, lanjut Hamzah, juga tak pernah melobi pihak manapun agar kasusnya digantung kejaksaan seperti dituding Desmond sebelumnya. KPK sendiri lewat juru bicaranya Johan Budi SP juga mengatakan belum berencana  mengambil alih kasus ini.(pra/jpnn/zal)

Tags :

Kategori : Nasional

Berita Terkait :

Beri komentar anda :