Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

Visi, Misi dan Moto

VISI, MISI DAN MOTO
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KUTAI BARAT

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan acuan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekalipun masih tergolong sebagai sebuah Badan baru, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat perlu bergerak cepat dalam rangka kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Suatu Badan, Dinas, Kantor (SKPD). Semua program dan kegiatannya harus berdasarkan indikator pembangunan pada RPJMD agar dapat terukur dan dapat dievaluasi. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Publik (Lakip) SKPD yang dilaporkan secara tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima mendorong Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk mempersiapkan diri agar selalu eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara konsisten dan terencana sehingga  dapat  meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 – 2011, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat merumuskan Visi, Misi, Program serta Motto sebagai berikut :

A. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai kemana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu "Kutai Barat yang masyarakatnya sejahtera, cerdas, sehat dan produktif berbasiskan ekonomi kerakyatan” maka visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat adalah TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN SERTA PENANAMAN MODAL YANG PRIMA DI KUTAI BARAT”.

Penjelasan kata kunci “Visi” di atas adalah sebagai berikut :

  1. Pelayanan Perijinan adalah merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bersama SKPD terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan atau suatu institusi untuk mendapat ijin atau bukti legalitas suatu usaha dan atau suatu institusi, dengan harapan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  2. Pelayanan Non Perijinan, adalah kegiatan pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bersama dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan legalitas bukti diri dan atau pelayanan informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan layanan yang diberikan.
  3. Pelayanan Penanaman Modal, adalah kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bersama SKPD terkait dalam memfasilitasi dunia usaha, baik dalam layanan informasi dan kualitas penanaman modal maupun kerjasama penanaman modal dengan kabupaten/kota lainnya atau dengan daerah lain, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
  4. Prima, dimaksudkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada publik haruslah memenuhi unsur cepat/tepat waktu, murah, transparan, pasti dan terjangkau oleh masyarakat.
  5. Kutai Barat, dimaksudkan bahwa pelayanan perijinan dan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi potensi daerah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat menyadari bahwa untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif. Visi tersebut menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat. Penetapan visi tersebut merupakan motivasi utama bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, bersama-sama dengan pihak yang berkepentingan lainnya, untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Penjelasan di atas menegaskan keinginan yang kuat dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi di daerah seiring dengan pelayanan yang terbaik dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kabupaten Kutai Barat terutama dalam bidang perijinan dan penanaman modal di daerah.

 B. MISI

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan misinya dengan berlandaskan kepada Misi Kabupaten Kutai Barat, terutama pada Misi kedua, Misi ketiga dan Misi ketujuh, yang dijelaskan sebagai berikut ini :

Misi Kabupaten Kutai Barat yang kedua :

“Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, responsif dan bertanggung jawab”, dengan penjabaran relevansi sebagai berikut :

  1. Penerapan good governance, clean government dan transparansi birokrasi dalam bingkai pemberdayaan performa politik lokal, kehidupan ekonomi dan pelayanan publik.
  2. Pembangunan prasarana dan sarana, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (terutama perijinan) yang semakin cepat (faster), semakin baik (better), dan semakin mudah (easier).

Misi Kabupaten Kutai Barat yang ketiga :

“Memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal”,

dengan penjabaran relevansi sebagai berikut :

  1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif seperti pengadaan prasarana dan sarana pendukung, akses informasi, jaminan kepastian hukum dan keamanan serta kemudahan berusaha.
  2. Penyusunan perangkat hukum yang mengatur peran investor dalam pembangunan masyrakat Kutai Barat sebagai tanggung jawab sosial dan investasi masa depan.
  3. Pengembangan komoditi unggulan yang berbasiskan komunitas setempat, dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan swadaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kesesuaian lahan.

Misi Kabupaten Kutai Barat yang ketujuh :

“Mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang lestari untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata”,

dengan penjabaran relevansi sebagai berikut :

  1. Perumusan dan penetapan Perda-Perda tentang perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berbasiskan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
  2. Pengembangan alternatif pembangunan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam yang lebih ramah lingkungan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat adalah :

1.  Terselenggaranya Pelayanan Perizinan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di setiap unit kerja di lingkungan Badan dan Instansi terkait.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga terwujud keseimbangan di semua pihak.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi pertama ini termasuk dalam perspektif pelanggan (stakeholder) yaitu pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

2.  Terselenggaranya pemberian izin pemanfaatan atas potensi Sumber Daya Alam sesuai tata ruang dan peruntukannya.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan sesuai dengan tata ruang dan peruntukannya.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi kedua ini masih termasuk dalam perspektif pelanggan (stakeholder) yaitu pelaksanaan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.

3.  Terselenggaranya kerjasama dan Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem yang terpadu.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk senantiasa membangun kerjasama penanaman modal yang berbasiskan sistem informasi dan manajemen yang terintegrasi.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi ketiga ini termasuk dalam perspektif inovasi dan pembelajaran. Hal ini merupakan konsekwensi pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, mengharuskan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk secara terus-menerus mengajak dan membangun kerjasama untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

4.  Terselenggaranya analisis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta promosi potensi daerah.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya dan secara terus-menerus melakukan promosi potensi daerah dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi keempat ini termasuk dalam perspektif proses internal yaitu meningkatkan koordinasi pembangunan dengan meningkatkan peran Dinas, Badan dan Lembaga terkait untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan investasi di daerah.

5.  Terselenggaranya fasilitasi terhadap pengendalian dan pengawasan investasi secara terpadu.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengendalian dan pengawasan investasi di daerah secara terpadu bersama-sama dengan Dinas, Badan dan Lembaga terkait untuk terciptanya iklim investasi yang sehat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi kelima ini termasuk dalam perspektif pelanggan (stakeholder) yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap investor.

6.  Terselenggaranya pelayanan administrasi yang tertib.

Misi ini mengandung arti upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat untuk senantiasa menerapkan administrasi yang tertib sesuai prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan metoda balanced scorecard misi keenam ini termasuk dalam perspektif proses internal yaitu penerapan prosedur yang tertib dan lancar dalam proses pelayanan perijinan.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan di atas, berikut ini akan dijabarkan strategi yang akan ditempuh oleh  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat :

  1. Strategi mewujudkan pelayanan perijinan yang terpadu (bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat), tepat waktu, murah dan transparan, pasti dan terjangkau serta berkeadilan.
    1. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, seperti mengikuti diklat teknis tentang sistem pelayanan dan pengelolaan perijinan, studi banding ke daerah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Kutai Barat dan sudah menerapkan sistem pelayanan perijinan terpadu secara baik.
    2. Penyediaan prasarana dan sarana, seperti pembangunan gedung kantor, penyediaan perlengkapan kantor (komputer, infocus, LCD Projector, meubelair, dan lain-lain), penyediaan kendaraan dinas dan operasional, penyediaan GPS.
    3. Penyediaan alur proses mekanisme pelayanan administrasi dalam lingkungan Badan.
    4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait.
    5. Penyediaan mekanisme proses pelayanan perijinan dengan kegiatan seperti penyusunan pedoman pelayanan umum perijinan terpadu, pelimpahan/ pendelegasian kewenangan penandatanganan perijinan, penyusunan alur proses mekanisme pelayanan perijinan.
    6. Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pertimbangan Perijinan serta pembentukan Tim Teknis.
    7. Penyediaan database potensi daerah dengan kegiatan antara lain identifikasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya untuk dijadikan potensi unggulan dan skala prioritas daerah.
  2. Strategi memfasilitasi terciptanya peningkatan investasi dan penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal.

    Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pelayanan di bidang penanaman modal dengan kegiatan antara lain penyusunan rencana dan mekanisme penanaman modal, mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penanaman modal bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat, pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem penanaman modal pada instansi yang menangani penanaman modal di provinsi dan di pusat, penyelenggaraan perijinan usaha dan non perijinan pada kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

  3. Strategi memfasilitasi analisis sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.
    1. Penyediaan analisis potensi daerah dengan kegiatan seperti melakukan kajian terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya, pengembangan prasarana dan sarana penunjang investasi, menganalisis bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup dan syarat kemitraannya, menganalisis peraturan-peraturan dan insentif yang berhubungan dengan pengembangan investasi dan bisnis, menganalisis potensi dan diversifikasi atas pelaksanaan investasi PMA/PMDN, menganalisis lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk diusulkan menjadi kawasan industri terpadu dan kawasan andalan lainnya.
    2. Pengelolaan sumberdaya alam yang berbasiskan kelestarian lingkungan hidup
  4. Strategi memfasilitasi terselenggaranya promosi potensi dan investasi daerah.

    Strategi ini dilakukan dengan cara pengembangan promosi daerah, dengan kegiatan antara lain penyusunan bahan promosi potensi daerah baik dalam bentuk media cetak (daftar peluang usaha, brosur, pamflet) maupun dalam bentuk media elektronik (film, video, slide, CD, multimedia/situs website), melakukan promosi penanaman modal, memfasilitasi kerjasama investasi dengan investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan penanaman modal.

  5. Strategi memfasilitasi terselenggaranya pengendalian dan pengawasan investasi.
    1. Meningkatkan mutu pembinaan terhadap seluruh penanaman modal di daerah dengan kegiatan antara lain menetapkan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan, mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerah, memberikan penilaian permohonan PMA/PMDN dan memberi rekomendasi persetujuan penanaman modal.
    2. Meningkatkan mutu pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanaman modal di daerah, dengan kegiatan antara lain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan penanaman modal di daerah, memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal.
    3. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada investor.

 

MOTTO

Motto Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat adalah : “  Tulus Dalam Pelayanan “