Selamat Datang Di Website Resmi "BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT"

Perijinan

BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN PERIJINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang

:

  1. Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Permendagri  Nomor : 20  Tahun  2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah dan  Perda    Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat. serta untuk melaksanakan  tugas dan fungsi  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu,  perlu menetapkan  Pedoman  Tatalaksana  Pelayanan Perijinan;
  2. Bahwa untuk  melaksanakan maksud  pada  huruf  (a) diatas  perlu ditetapkan  Peraturan Bupati  Tentang Tatalaksana  Pelayanan  Perijinan  Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang  Kelayakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Keuangan Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan :

  1. Badan Pelayanan Perijinan adalah Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
  2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
  3. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan atau  Peraturan  Daerah, yang merupakan bukti legalitas, menyatakan  sah diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan  usaha  atau  kegiatan  tertentu.
  4. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau  pelaku  usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk  ijin  maupun tanda daftar usaha   
  5. Penyerderhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap  waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
  6. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengolahannya mulai  dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen  dilakukan secara terpadu dan satu tempat.  
  7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur  Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai  kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
  8. Customer Service adalah petugas yang melakukan fungsi pelayanan informasi dan penerimaan berkas.
  9. Operator Komputer adalah petugas teknis yang melakukan fungsi input dan output database menggunakan aplikasi SIM Pelayanan Perijinan.
  10. Supervisi adalah petugas teknis yang melakukan fungsi verifikasi dan validasi data berkaitan dengan berkas permohonan ijin.
  11. Bendahara Penerima adalah pejabat/petugas yang diserahi tugas untuk menerima, membukukan dan mencatat semua bentuk penerimaan yang sah berdasarkan Keputusan Bupati.
  12. Unit layanan pengaduan masyarakat berfungsi untuk menerima informasi berupa keluhan, kritik dan saran masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

 

BAB  II

PROSEDUR PELAYANAN, PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN VALIDASI

Pasal 2

  1. Pemohon yang mengajukan permohonan ijin pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat melalui tahapan  prosedur sebagai berikut :
    1. Pemohon mengambil blanko formulir pada Customer Service kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai bidang ijin yang dimohon dan mengisi formulir sesuai dengan petunjuk pengisian.
    2. Blanko formulir Permohonan yang telah diisi secara lengkap  disertai lampiran dokumen persyaratan diserahkan kembali kepada Customer Service.
    3. Berkas yang telah masuk kepada Customer Service, selanjutnya diproses pada bagian Supervisi (Loket  1, 2 dan 3), menurut jenis ijin sesuai dengan bagan prosedur pelayanan perijinan pada lampiran peraturan ini.
    4. Pemohon yang telah menyerahkan berkas permohonan, menunggu informasi dari petugas Customer Service untuk mengetahui apakah permohonan ijin dapat diproses atau tidak.
    5. Berkas Permohonan yang telah diterima oleh petugas Customer Service diserahkan kepada Supervisi untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang atas berkas permohonan untuk kepentingan  proses selanjutnya dengan prosedur sebagai berikut  :
      1. Supervisi melakukan pemeriksaan berkas permohonan ijin yang diserahkan oleh petugas Customer Service.
        1. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat, maka berkas permohonan ijin dikembalikan kepada petugas Customer Service untuk diserahkan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi.
        2. Berkas permohonan yang telah lengkap, datanya akan di input ke dalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) Pelayanan Perijinan oleh Operator Komputer untuk proses lebih lanjut.

 

BAB III

PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN RAPAT PERTIMBANGAN TIM TEKNIS

Pasal 3

  1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri atas SKPD terkait untuk mengadakan verifikasi dan atau pemeriksaan berkas permohonan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
    1. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan setiap hari kerja atau sesuai kebutuhan;
    2. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu dan atau dari masing-masing SKPD teknis terkait;
    3. Berdasarkan Surat Peritah Tugas yang diberikan baik oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan atau oleh masing-masing Kepala SKPD terkait, maka segala beban biaya yang timbul akibat munculnya Surat Perintah Tugas ini dibebankan kepada DPA SKPD masing-masing.
    4. Setelah melaksanakan Pemeriksaan Lapangan, Tim Teknis dimaksud wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lapangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) dan ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat sebagai lampiran berkas dokumen.
    5. Dokumen Rekaman Data berkas permohonan dan Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lapangan dikaji ulang dalam rapat Tim Teknis yang bertujuan untuk menetapkan kelayakan pemberian Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan pemberian dan atau Penerbitan Ijin yang selajutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis;

 

  1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis seperti dimaksud pada Angka (2) Pasal 3, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan atau Bupati Kutai Barat sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan berkenaan dengan penetapan pemberian ijin;
  2. Rapat Tim Teknis bertujuan untuk menyusun pertimbangan teknis, baik dari aspek yuridis maupun aspek sosial sebagai bahan rekomendasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan atau Bupati Kutai Barat untuk selanjutnya menetapkan kebijakan berkaitan dengan penolakan, penundaan dan atau pemberian ijin terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada Angka (2), dan Angka (3) Pasal ini.

 

BAB IV

PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN 

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

  1. Berkas yang telah diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun lapangan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang kemudian dikoodinasikan melalui Rapat Tim Teknis guna pemberian Rekomendasi kepada kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu dan atau Bupati Kutai Barat berkenaan dengan layak atau tidaknya pemohon mendapatkan ijin;
  2. Permohonan dari pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan layak dan atau ditunda untuk memperoleh ijin, maka pemohon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki segala persyaratan baik secara administrasi maupun lapangan dengan ketentuan barkas pemohon yang bersangkutan dikembalikan terlebih dahulu kepada pemohon yang bersangkutan;
  3. Sesuai bunyi Angka (2) Pasal ini, Badan pelayanan Perijinan Terpadu mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan Surat Pemberitahuan yang disertai catatan dan atau alas an penolakan dan atau penundaan proses pemberian ijin kepada pemohon;  
  4. Pemohon ijin dapat mengambil kembali berkas yang di tolak dan atau ditunda pada Petugas Costumer Service dari masing-masing bidang pada loket 5;
  5. Pemberian ijin dilaksanakan dan hanya diberikan kepada permohonan yang dinyatakan lengkap secara administrasi dan teknis lapangan berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan lapangan serta telah melunasi seluruh biaya retribusi berdasarkan objek ijin yang dimohon untuk terbit, dengan ketentuan berdasarkan sesuai dengan bunyi Bab III Pasal 3 Angka (2), Angka (3) dan Angka (4) diatas.

 

BAB V

PERHITUNGAN BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN

Pasal   5

  1. Bendahara Penerima menghitung biaya pelayanan dan mencetak  surat bukti kwitansi pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bendahara Penerima, menyerahkan surat bukti kwitansi pembayaran kepada pemohon sebagai bukti pembayaran setelah pemohon melunasi biaya kewajiban diloket 4.
  3. Setelah pemohon melunasi segala kewajiban atas pelayanan ijin berdasarkan perundang undangan dan atau Peraturan Daerah yang berlaku di loket 4 dengan Bendahara Penerima, pemohon dapat mengambil surat ijin atau surat sejenisnya di loket 5.

 

BAB VI

PARAF DAN TANDA TANGAN

Pasal  6

  1. Setelah Dokumen Ijin dicetak beserta dokumen kelengkapan lainnya, sebelum diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan atau Bupati Kutai Barat untuk ditanda tangani, terlebih dahulu harus di verifikasi ulang oleh Supervisi yang kemudian dibubuhi paraf oleh Supervisi terkait.
  2. Dokumen ijin yang telah lengkap diparaf Supervisi,selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan perijinan Terpadu dan atau Bupati Kutai Barat.
  3. Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam hal ini bertindak selaku Koordinator Supervisi, bertugas memonitor alur distribusi penandatanganan ijin sesuai ketetapan waktu yang telah ditetapkan.

 

BAB  VII

VERIFIKASI, AGENDA DAN REGISTRASI PENOMORAN

Pasal  7

  1. Dokumen ijin, khusus ijin yang ditanda tangani oleh Bupati Kutai Barat dan atau pejabat berwenang yang ditunjuk dilingkungan Sekretariat Kabupaten, di Verifikasi pada Bagian Hukum Seretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
  2. Dokumen ijin yang penanda tanganannya menjadi kewenangan Kepala Badan pelayanan perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat, dibukukan didalam agenda Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
  3. Customer Service, menyerahkan dokumen ijin yang telah diagendakan wajib membuat rekap  bukti  pengambilan ijin  pada hari yang bersangkutan, serta menyerahkan  rekapnya dan berkas aslinya kepada Bidang yang mengolah dengan tembusan disampaikan kepada Koordinator Supervisi dan SKPD terkait.

 

BAB  VIII

PELAPORAN

Pasal  8

  1. Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat membuat laporan triwulan dan laporan tahunan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati Kutai Barat dengan tembusan kepada SKPD terkait.
  2. Setiap Kepala Bidang wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing  kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

 

BAB IX

PENGESAHAN DUPLIKAT DAN PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 9

  1. Penyampaian berkas permohonan duplikat untuk dilegalisir ijin disampaikan kepada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat melalui loket yang telah disediakan sesuai dengan  bidang izin yang dimohon dengan melampirkan atau menunjukan surat izin yang asli pada kepada petugas Supervisi.
  2. Berkas permohonan yang telah diterima selanjutnya diperiksa dan diteliti keasliannya oleh petugas penerima berkas, selanjutnya petugas meneruskan berkas kepada kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dan atau Koordinator Supervisi untuk dilegalisir.
  3. Setelah berkas dilegalisir sebagaimana dimaksud pada Angka (2), berkas tersebut dikembalikan kepada petugas di loket 5 yang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 10

  1. Prosedur penyampaian pengaduan atau keberatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dapat disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut  :
    1. Memasukkan saran atau pengaduan/keberatan secara tertulis kedalam kotak yang telah disediakan oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
    2. Mengirim surat langsung kepada kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dan atau kepala Bidang Analisa dan  Promosi dengan mencantumkan nama jelas pengirim.
    3. Mengirim Pengaduan melalui telepon, faximile, e-mail.
    4. Mengirim pengaduan berupa surat kaleng tidak dapat dilayani pengaduannya.

 

BAB  X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal   11

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait   dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan  bertanggung jawab  untuk  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  atas pelaksanaan pemberian ijin.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dilaksanakan minimal (3) tiga bulan satu kali.
  3. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian ijin dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi melalui Tim yang diatur dengan surat keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur Pembina , Tim Teknis yang terdiri dari seluruh SKPD terkait, dan Pelaksana Teknis yang terdiri dari SKPD Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

BAB  XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

Pada saat ditetapkannya peraturan ini semua Keputusan Bupati dan atau keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Ijin tetap berlaku sampai dengan adanya pengganti atau perubahan, dan semua SKPD yang  semula melaksanakan  pelayanan perijinan sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 dan Nomor 30 Tahun 2009 maka Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat sudah harus menyesuaikan dan melaksanakan pelayanan perijinan sesuai  dengan jenis kewenangan yang telah dilimpahkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 13

Demikian Peraturan Bupati Kutai Barat ini dibuat dan ditetapkan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikkan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di    :   Sendawar
Pada tanggal    :   .............
BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS


Diundangkan di     :   Sendawar
Pada tanggal        :   …………………
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Drs. YAHYA MARTHAN,MM


No.

Nama

Jabatan

1

Yulius Mimphin SH., MM

Kabid Perijinan Usaha

2

Jannes Hutajulu, SH.

Plt. Kabag Hukum

3

Drs. Yohanes Avun, M,Si

Kepala BP2T

4

Drs. Yahya Marthan ,MM

Sekretaris Daerah